Jakarta, katigamagz.com – Persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja migran dan pengemudi transportasi online hingga meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) masuk dalam sejumlah isu yang disorot.
Puan mengatakan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kinerja pemerintah memberikan dampak yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat.
Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 sekaligus Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Selain masalah ketenagakerjaan, Puan menyebut sejumlah persoalan lain yang perlu mendapat tindak lanjut. Di antaranya penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi belanja pegawai di daerah, serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian juga menjadi perhatian DPR.
Di bidang pendidikan, DPR akan menyoroti evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Puan juga memasukkan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil sebagai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
Sementara dari sisi layanan publik, akses masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan turut menjadi sorotan.
“Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar, untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Puan.
Menurut Puan, memasuki tahun ketiga masa bakti DPR menjadi momentum untuk memperkuat fungsi lembaga tersebut dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Karena itu, masa sidang ini menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegasnya.(*)
