Jakarta, katigamagz – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta satu hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut ditargetkan diumumkan pada Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan mengenai WFH akan ditetapkan dalam bulan ini. Namun, pemerintah masih mematangkan aturan teknis sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Airlangga menyebut pemerintah masih memiliki waktu beberapa hari untuk menyelesaikan pembahasan. Ia belum merinci tanggal mulai penerapan kebijakan tersebut.
Rencana WFH satu hari dalam sepekan menjadi bagian dari langkah efisiensi yang tengah dikaji pemerintah. Kebijakan ini dikaitkan dengan upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Pemerintah menilai pengurangan mobilitas pekerja dapat membantu menekan penggunaan BBM, sekaligus mengurangi biaya operasional di lingkungan kerja. Kebijakan ini disebut telah mendapat persetujuan antar kementerian dan tinggal menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh sektor. Penerapan hanya dilakukan pada bidang yang memungkinkan pekerjaan jarak jauh.
“Sektor pelayanan langsung, industri, dan perdagangan kemungkinan tidak termasuk dalam kebijakan tersebut. Pemerintah ingin memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan normal,” katanya.
Prasetyo menambahkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan masih dalam tahap perumusan. Pemerintah menargetkan aturan final segera diumumkan setelah pembahasan selesai.
