Jakarta, katigamagz.com – Puluhan ribu buruh dijadwalkan turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan aksi yang digelar organisasinya akan berlangsung tertib dan tanpa kekerasan.
“Aksi May Day KSPI ini adalah aksi damai, tertib, konstitusional, dan tidak anarkis. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan,” kata Iqbal dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Aksi akan digelar serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. Khusus di Jakarta, massa buruh dijadwalkan berkumpul di depan Gedung DPR RI pada pukul 10.00–12.00 WIB, kemudian melanjutkan long march menuju Istora Senayan.
Di lokasi tersebut, KSPI juga akan menggelar “May Day Fiesta” sekaligus mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan baru bernama Garda Buruh Nasional. Gerakan ini disebut sebagai upaya memperkuat saluran aspirasi buruh kepada pemerintah, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.
Iqbal menegaskan, aksi KSPI tidak akan bergabung dengan peringatan May Day di kawasan Monas yang digelar kelompok buruh lain. Ia menilai peringatan di Monas bersifat seremonial.
“Kami melakukan aksi di DPR RI, bukan di Monas. Karena tuntutan buruh harus disampaikan langsung ke pembuat undang-undang,” ujarnya.
KSPI memperkirakan jumlah peserta aksi di Jakarta mencapai 30.000 hingga 50.000 orang. Angka tersebut disebut telah disesuaikan dengan kapasitas lokasi dan pertimbangan keamanan.
Sejumlah isu menjadi sorotan dalam aksi tahun ini. Salah satunya desakan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti, meski sudah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Ini sudah satu setengah tahun berjalan, tinggal enam bulan lagi. Bahkan drafnya belum jelas,” kata Iqbal.
Selain itu, buruh juga menyoroti praktik outsourcing dan upah murah, reformasi pajak, hingga perlindungan pekerja rumah tangga. Isu lain yang mengemuka adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kenaikan biaya produksi.
Iqbal menyebut tekanan biaya, terutama dari sektor energi dan bahan baku, mulai mendorong perusahaan melakukan efisiensi. “Kalau biaya produksi naik, perusahaan pasti melakukan efisiensi. Dan yang paling mudah ditekan adalah biaya buruh,” ujarnya.
KSPI juga menilai kebijakan impor turut menekan industri dalam negeri dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
