Jakarta, katigamagz.com – Tekanan terhadap sektor tenaga kerja masih berlanjut di awal 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sedikitnya 8.389 pekerja kehilangan pekerjaan hingga April, mencerminkan kondisi industri yang belum sepenuhnya pulih.
PHK terjadi di berbagai sektor, terutama industri padat karya yang sensitif terhadap kenaikan biaya produksi dan perubahan permintaan pasar. Situasi ini memperlihatkan dunia usaha masih berada dalam fase penyesuaian di tengah ketidakpastian global.
Kalangan serikat pekerja menilai kondisi tersebut sebagai sinyal lemahnya penciptaan lapangan kerja baru. Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, menyebut pertumbuhan kesempatan kerja belum mampu mengimbangi laju kehilangan pekerjaan.
“Lapangan kerja baru belum tercipta signifikan, sementara yang lama justru terus hilang akibat PHK,” ujar Tavip.
Ia menilai tekanan terhadap industri tidak hanya berasal dari faktor global, tetapi juga persoalan domestik seperti biaya energi, suku bunga, serta iklim usaha yang dinilai belum kondusif.
Selain itu, masuknya produk impor dengan harga lebih murah turut menekan daya saing industri lokal. Kondisi ini, menurut Tavip, berdampak langsung pada tenaga kerja.
“Produk impor murah membanjiri pasar domestik, industri lokal tertekan, dan ujungnya pekerja yang dikorbankan,” katanya.
Di sisi lain, pelaku usaha menilai PHK belum terjadi secara luas. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan perusahaan masih berupaya mempertahankan tenaga kerja melalui berbagai langkah efisiensi.
“PHK masih menjadi opsi terakhir. Dunia usaha saat ini lebih fokus pada efisiensi operasional,” ujarnya.
Meski demikian, Shinta mengakui adanya tanda perlambatan di sektor industri. Penurunan indikator seperti Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menjadi sinyal bahwa aktivitas industri mulai melemah.
Jika tekanan ini berlanjut, risiko terhadap tenaga kerja diperkirakan meningkat. Namun untuk saat ini, perusahaan masih mencoba menahan dampak melalui pengendalian biaya dan penyesuaian strategi bisnis.
Shinta menilai stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menahan gelombang PHK.
“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, dampak efisiensi terhadap tenaga kerja bisa ditekan,” pungkasnya.
