Manokwari, katigamagz.com – Senator Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD Filep Wamafma, mendesak BP Tangguh dan SKK Migas membuka data pengadaan barang dan jasa proyek LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Filep menyoroti minimnya informasi mengenai jumlah perusahaan milik Orang Asli Papua (OAP) yang mendapat kontrak, nilai pekerjaan, hingga keterlibatan pengusaha dari tujuh suku di Teluk Bintuni.
Menurutnya, besarnya nilai investasi LNG Tangguh harus diikuti keterbukaan mengenai manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal.
“Kalau memang pemberdayaan pengusaha asli Papua telah berjalan baik, tentu data realisasinya dapat dijelaskan secara terbuka,” tegas Filep, Senin (26/10/2026).
Ia meminta BP Tangguh dan SKK Migas membuka data pengadaan periode 2021–2026, meliputi jumlah kontraktor OAP, nilai kontrak dan subkontrak, jenis pekerjaan, keterlibatan tujuh suku, program pembinaan, serta realisasi komitmen pemberdayaan ekonomi lokal.
Filep juga mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi bersama perusahaan, SKK Migas, masyarakat adat, dan asosiasi pengusaha asli Papua agar keterlibatan pelaku usaha lokal dapat diukur secara transparan.
Ia menegaskan, pemberdayaan tidak boleh berhenti pada pelatihan dan sosialisasi, tetapi harus diwujudkan melalui kesempatan usaha yang nyata dan berkelanjutan.
“Investasi sebesar apa pun harus bisa menjawab satu pertanyaan mendasar, yaitu seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat asli di wilayah operasi? Transparansi adalah dasar kepercayaan dan keadilan ekonomi,” pungkasnya.
