Nekat Bayar Gaji di Bawah UMR, Pengusaha Terancam 4 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar!

Pengusaha yang nekat membayar upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum terancam sanksi pidana penjara hingga empat tahun dan denda maksimal Rp2 miliar bagi korporasi.
Pengusaha yang nekat membayar upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum terancam sanksi pidana penjara hingga empat tahun dan denda maksimal Rp2 miliar bagi korporasi

Jakarta, katigamagz.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan larangan bagi pengusaha membayar upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga empat tahun serta denda maksimal Rp2 miliar bagi korporasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, larangan pembayaran upah di bawah minimum diatur dalam Pasal 140 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sementara itu, ketentuan sanksinya tercantum dalam Pasal 288.

“Pengusaha yang melanggar aturan ini terancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp200 juta. Sementara itu, korporasi dapat dikenai pidana denda mulai Rp200 juta hingga Rp2 miliar,” ujar Yassierli, Minggu (22/11/2026).

Selain menegaskan ketentuan pengupahan, Kemnaker juga mulai mempersiapkan dasar perhitungan upah minimum tahun 2027 dengan mengacu pada 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Ratusan komponen tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori kebutuhan utama, yakni 177 item kebutuhan makanan, 22 item kesehatan dan pendidikan, 54 item kebutuhan pokok lainnya, serta 15 item kebutuhan tempat tinggal.

Menurut Yassierli, komponen KHL tersebut menjadi instrumen penting untuk menggambarkan kebutuhan hidup pekerja secara lebih komprehensif. Penghitungannya mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan hingga kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” jelasnya.

Ia menambahkan, kerangka penghitungan KHL mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Proses penghitungan KHL untuk penetapan upah minimum 2027 dilakukan melalui koordinasi antara Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam mekanisme penetapan upah minimum, KHL akan menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139.

Indeks tersebut selanjutnya diperhitungkan bersama tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ungkap Yassierli.

Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2027

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa dalam penetapan upah minimum tahun 2027, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun batas waktu penetapan UMP paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Sementara itu, penetapan UMSP dan UMSK dilakukan paling lambat lima hari setelahnya.

Seluruh ketentuan upah minimum tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Pemerintah berharap mekanisme penetapan upah minimum dapat memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim usaha dan keberlanjutan dunia usaha di daerah.

 

Pos terkait