Jakarta, katigamagz.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi berbagai capaian Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional periode 2023–2026 dalam memperkuat dialog sosial serta mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Yassierli berharap kepengurusan LKS Tripartit Nasional (Tripnas) periode berikutnya dapat semakin aktif mengawal berbagai agenda strategis ketenagakerjaan melalui kolaborasi antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha.
Apresiasi tersebut disampaikan Yassierli dalam acara Apresiasi LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 yang berlangsung di Jakarta.
Menurutnya, selama periode tersebut LKS Tripnas telah menunjukkan perkembangan kelembagaan yang signifikan. Salah satunya melalui restrukturisasi Badan Pekerja dari sebelumnya satu badan menjadi tiga bidang, yakni Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas.
Restrukturisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi LKS Tripnas. Hasilnya, lembaga ini berhasil menghasilkan 41 Pokok Pikiran serta merumuskan 20 Rekomendasi Strategis yang telah disepakati dalam Sidang Pleno.
Selain memperkuat dialog kebijakan, LKS Tripnas juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas bagi para pekerja.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan efisiensi tenaga kerja Indonesia agar mampu menghadapi tantangan serta persaingan pasar kerja global.
“Saya mengapresiasi dukungan Sekretariat LKS Tripartit yang dinilai profesional, termasuk keberadaan fasilitas gedung sekretariat yang representatif. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan fungsi konsultasi, komunikasi, dan koordinasi antarpihak secara berkelanjutan,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Di tengah capaian tersebut, Yassierli menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah agenda besar ketenagakerjaan yang membutuhkan keterlibatan aktif LKS Tripnas periode mendatang. Salah satunya adalah rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang ditargetkan mulai dibahas pada 2027.
Ia menyebut Komisi IX DPR RI telah menunjukkan komitmen untuk melakukan revisi terhadap regulasi tersebut agar pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) lebih relevan dengan kebutuhan serta perkembangan dunia kerja saat ini.
“Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Menurutnya, proses penyempurnaan regulasi K3 perlu melibatkan seluruh unsur tripartit, mulai dari pemerintah, pekerja/buruh, hingga pengusaha. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sekaligus memperkuat perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja.
Selain revisi UU K3, agenda penting lainnya adalah penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapatkan penugasan dalam proses penyusunan regulasi tersebut agar aktif memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif.
Ia berharap berbagai capaian kelembagaan yang telah dibangun selama periode 2023–2026 dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh kepengurusan berikutnya.
Menurutnya, keberadaan LKS Tripartit harus terus menjadi ruang dialog yang produktif dalam mempertemukan kepentingan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha, sehingga setiap kebijakan ketenagakerjaan dapat dirumuskan secara komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan serta kesejahteraan pekerja.
