Jakarta, katigamagz.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong penyelarasan regulasi dan penguatan inspeksi bersama (joint inspection) antarnegara ASEAN guna meningkatkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya bagi pekerja di sektor perikanan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan perlindungan pekerja, mencegah kecelakaan kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan layak di sektor perikanan.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Ismail menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang telah ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan.
“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” ujar Ismail, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, penguatan perlindungan K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing negara, tetapi juga membutuhkan kerja sama regional. Terlebih, sektor perikanan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang membutuhkan pengawasan lebih terkoordinasi.
Di tingkat ASEAN, negara-negara anggota telah menyusun sejumlah pedoman dan kerangka kerja untuk memperkuat perlindungan K3, termasuk bagi pekerja sektor informal dan perikanan.
Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Kerja ASEAN OSHNET 2022–2030, penerapan pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga.
“Komitmen regional ini diwujudkan melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET (2022–2030), pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga,” jelasnya.
Ismail menambahkan, pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan regulasi K3 tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan. Hal ini diperlukan untuk menekan risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja di sektor perikanan.
Upaya tersebut sekaligus sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN yang menempatkan hak-hak pekerja sebagai bagian penting dari perlindungan HAM, termasuk bagi pekerja sektor perikanan.
Oleh karena itu, Kemnaker memandang perlu adanya pengawasan terpadu melalui inspeksi bersama yang melibatkan berbagai instansi terkait. Selain itu, peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan.
Pada kesempatan tersebut, Ismail turut menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN OSHNET, dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) atas dukungan serta kolaborasi dalam mendorong peningkatan standar ketenagakerjaan dan K3 di kawasan Asia Tenggara.
“Kemnaker turut memberikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi aktif dalam memajukan standar ketenagakerjaan dan K3 bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara,” pungkasnya.
Melalui penguatan kolaborasi regional tersebut, diharapkan pengawasan K3 di sektor perikanan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para pekerja di negara-negara ASEAN.






