Bogor, katigamagz.com – Fajar Doni resmi terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia (ALPK3 Indonesia) periode 2026–2031 dalam Musyawarah Nasional (Munas) III yang digelar pada 29–30 Oktober 2026 di Gedung Dharma Wulan, Ole Suite Cottage, Darmawan Park Hotel, Sentul, Bogor.
Munas III ALPK3 Indonesia menjadi momentum penting bagi organisasi untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program strategis dalam lima tahun ke depan.
Kegiatan tersebut dihadiri pengurus pusat, perwakilan pengurus wilayah, anggota, serta sejumlah asosiasi yang bergerak di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Peserta berasal dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi.
Selain pemilihan ketua umum, agenda Munas juga mencakup penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021–2026, pembahasan program kerja dan anggaran, serta perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kehadiran perwakilan dari berbagai wilayah menjadi bagian penting dalam proses konsolidasi organisasi. Hal ini mengingat ALPK3 Indonesia memiliki peran strategis dalam menghimpun lembaga-lembaga pembinaan dan pelatihan K3 yang tersebar di berbagai daerah.
Dengan terpilihnya kepengurusan baru, ALPK3 Indonesia diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan komunikasi antaranggota, sekaligus meningkatkan kontribusi organisasi dalam mendukung peningkatan kualitas pembinaan K3 di Indonesia.
Dalam pembukaan Munas pada 29 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Ismail Pakaya, menekankan pentingnya menjaga kualitas, profesionalisme, dan integritas organisasi dalam menjalankan perannya di sektor K3.
Menurutnya, penerapan K3 tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, penyelenggaraan pelatihan, maupun penerbitan lisensi. Lebih dari itu, seluruh aktivitas pembinaan K3 harus memberikan dampak nyata terhadap upaya menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
“Dengan demikian, kualitas pelatihan dan kompetensi tenaga pembina perlu terus diperhatikan agar hasilnya benar-benar berdampak di tempat kerja,” ujarnya.
Ismail juga menegaskan bahwa asosiasi memiliki posisi penting sebagai penghubung antara anggota dan pemerintah. ALPK3 Indonesia diharapkan mampu menjadi wadah penyaluran aspirasi, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, serta membangun kolaborasi dalam memperkuat sistem pembinaan K3 nasional.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran dari asosiasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas regulasi maupun pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan K3.





