Jakarta, katigamagz.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat sinergi dalam penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi. Langkah ini dilakukan menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk memastikan penyusunan regulasi turunan hingga pelaksanaan pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,” ujar Afriansyah saat menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Afriansyah, sektor energi dan sumber daya mineral menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang relatif tinggi. Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman dan koordinasi dalam penerapan standar keselamatan kerja.
Ia menjelaskan, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional serta ruang lingkup pengawasan ketenagakerjaan. Regulasi tersebut juga membutuhkan aturan pelaksana yang diselaraskan agar memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus memperkuat perlindungan terhadap pekerja.
Dalam ketentuan tersebut, perusahaan yang memiliki sedikitnya 100 pekerja atau bergerak di bidang dengan tingkat risiko tinggi diwajibkan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terintegrasi.
Selain itu, perusahaan berisiko tinggi juga diwajibkan membentuk Komite K3 yang melibatkan unsur pengusaha dan pekerja. Kewajiban ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan.
Pemerintah juga menyiapkan konsekuensi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Sanksi administratif hingga pencabutan perizinan berusaha dapat dikenakan terhadap perusahaan yang mengabaikan penerapan SMK3.
Bahkan, Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur sanksi pidana apabila pelanggaran kewajiban K3 mengakibatkan pekerja mengalami disabilitas tetap atau meninggal dunia.
Dari sisi pengawasan, Kemnaker dan Kementerian ESDM juga akan menyelaraskan peran dan koordinasi inspektur melalui penyusunan Kebijakan K3 Nasional serta Peraturan Pemerintah tentang K3. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah integrasi pertukaran data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antarlembaga.
Afriansyah menilai, ketersediaan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi bahaya dan memetakan risiko keselamatan kerja secara lebih akurat.
“Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah juga merancang integrasi penerapan SMK3 dengan sistem keselamatan pertambangan yang selama ini telah berjalan. Integrasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif tanpa menambah beban administratif bagi perusahaan.
Meski demikian, penyelarasan regulasi tidak akan menghapus kewajiban teknis keselamatan pertambangan yang telah diatur secara sektoral melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker mengusulkan pembentukan tim bersama untuk mengawal penyusunan aturan turunan serta pelaksanaan koordinasi pengawasan. Pemerintah juga mendorong sosialisasi bersama kepada sejumlah pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, hingga BUMN sektor energi.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap penerapan standar K3 di sektor energi dapat berjalan lebih terintegrasi, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta memperkuat perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja di Indonesia.






