“Nyawa pekerja tidak bisa diganti dengan uang triliunan rupiah. K3 bukan hanya soal alat pelindung diri, tetapi penghormatan pada nilai kemanusiaan.” – Jumhur Hidayat.
Ketika mendengar data kecelakaan kerja di Indonesia yang menewaskan ribuan pekerja setiap tahunnya, hati Jumhur Hidayat terusik. Nurani Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu tersentak oleh kenyataan getir. Di negeri yang menjunjung tinggi adab dan moral, ribuan pekerja justru kehilangan nyawa karena lalainya perlindungan keselamatan kerja.
“Sungguh sangat memprihatinkan. Negara yang dikenal menjunjung tinggi adab dan moral ternyata tidak memperhatikan rakyat yang menderita akibat kematian dan penyakit akibat kerja. Ini tragedi kemanusiaan yang dibiarkan berulang,” ungkap Jumhur.
Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat, pada 2021 terdapat 116.687 kasus kecelakaan kerja, sementara pada 2020 mencapai 153.093 kasus. Dari jumlah itu, 3.325 pekerja meninggal dunia pada 2021 dan 4.254 orang di tahun sebelumnya. Angka yang mengerikan, seolah nyawa pekerja kehilangan nilai di tengah roda industri.
Nama Mohammad Jumhur Hidayat, lahir di Bandung, 18 Februari 1968, sudah tak asing di telinga kalangan pergerakan. Pria yang menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1989 dan UNAS tahun 1996 ini dikenal sebagai aktivis vokal yang konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.
Walau berasal dari keluarga mampu, kesederhanaan sudah menjadi prinsip hidupnya. “Apa yang saya lakukan dan pilih saat ini memang sudah menjadi bawaan orok (bayi),” ujarnya lugas.
Sejak masa mahasiswa, ia dikenal berani bersuara. Bahkan, pada era Orde Baru, Jumhur sempat dipenjara tiga tahun karena aksi menolak kunjungan Mendagri Rudini di Kampus ITB.
Setelah itu, jalan panjang perjuangan sosial terus ditempuhnya. Ia mendirikan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) tahun 1998, hingga dipercaya memimpin Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007–2014.
Rekan seperjuangannya di ITB, Mochammad Fadjroel Rachman, mengenangnya sebagai pribadi yang tulus. “Jumhur Hidayat berangkat dari keluarga yang berkecukupan, pintar dan berprestasi, tapi hidupnya banyak membantu orang lain,” kata Fadjroel.
Pergerakan buruh melekat kuat dalam diri Jumhur Hidayat. Kiprahnya menembus batas nasional hingga internasional, tercermin dari keikutsertaannya dalam berbagai pelatihan dan seminar di Eropa, Kanada, AS, Afrika Selatan, ASEAN, dan Australia. Ia mengikuti studi banding ke Japan Institute of Labor (JIL) pada 2001, serta program ILO-Norway pada 2000. Jumhur juga menerima undangan resmi dari Pemerintah Hong Kong SAR (1998) dan Amerika Serikat (1999). Puncaknya, ia menjadi Koordinator Serikat Buruh Non-Konfederasi Indonesia di Sidang Tahunan ILO ke-93 di Jenewa, 2005.
Puncak kiprahnya di ranah global terlihat ketika ia dipercaya menjadi Koordinator Serikat Buruh/Serikat Pekerja Non-Konfederasi Indonesia dalam Sidang Tahunan ILO ke-93 di Jenewa pada Juni 2005.
K3: Isu yang Terlupakan di Tengah Tuntutan Upah
Kini, sebagai Ketua Umum KSPSI (periode 2022–2027), Jumhur menjadikan isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai agenda utama perjuangan buruh. Menurutnya, pemahaman soal K3 masih sangat lemah.
“Selama ini serikat pekerja terlalu fokus pada isu kesejahteraan dan upah. Padahal, di atas kesejahteraan ada nyawa pekerja yang harus dilindungi,” tegasnya.
Data tahun 2023 mencatat 10.602 kasus kecelakaan kerja fatal, sebuah “alarm keras” bagi semua pihak. Jumhur menegaskan, sudah saatnya serikat pekerja menjadikan K3 sebagai arus utama perjuangan buruh di setiap sektor.
KSPSI di bawah kepemimpinannya bahkan membentuk Konsorsium Aliansi K3 Pekerja/Buruh Indonesia, dengan visi memperjuangkan hak keselamatan kerja setara dengan hak atas kesejahteraan dan jaminan sosial.
“Negara harus berkhikmat pada rakyat. Masih banyak perusahaan yang memperlakukan nyawa buruh dengan cara tidak beradab. Harus ada tindakan afirmatif dari pemerintah dalam hal edukasi, pengawasan, dan sanksi keras, karena ala bisa karena dipaksa,” ujar Jumhur.
Ia pun tak segan mengkritik lembaga negara. “Program BPJS Ketenagakerjaan belum sesuai harapan,” katanya tegas. Menurutnya, program tersebut masih berfokus pada santunan pascakecelakaan, bukan pada upaya pencegahan.
Ia menyoroti nilai klaim asuransi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mencapai Rp1,79 triliun. “Bayangkan, kalau sepuluh persen saja dari jumlah itu dialokasikan untuk program promotif dan preventif, kesadaran pekerja dan pengusaha bisa meningkat drastis,” jelasnya.
Bagi Jumhur, keselamatan pekerja harus ditempatkan sebagai investasi kemanusiaan. Ia menyebut, lebih mulia melindungi nyawa daripada memberi santunan setelah mati.
Magister Psikologi Universitas Indonesia (UI) itu juga mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan berani mengalokasikan anggaran besar untuk edukasi dan kampanye K3. “Kalau berani melakukan itu, saya yakin klaim asuransi bisa turun hingga 50 persen. Semua serikat pekerja pasti mendukung,” tegasnya.
K3, Cermin Peradaban Bangsa
Bagi Jumhur, K3 bukan sekadar kewajiban administratif, tapi ukuran peradaban bangsa. “Bangsa yang tidak menghargai K3 berarti peradabannya rendah,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus di sektor migas, seperti peristiwa di Chevron setelah diambil alih Pertamina, hanya dalam empat bulan, sepuluh orang meninggal dunia. “Di luar negeri, kalau satu pekerja saja terluka, direktur perusahaannya bisa dicopot. Karena mereka menempatkan kemanusiaan di atas segalanya,” ungkap pria yang sudah menulis 6 buku dan berbagai makalah ini.
Jumhur berharap, kampanye K3 tidak hanya menjadi agenda kementerian atau BPJS semata. Ini tugas kita semua. “Kadang pekerja sendiri malas memakai APD, merasa panas, ribet, atau tidak nyaman. Padahal, keselamatan itu tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Ia mengapresiasi meningkatnya kepedulian pemerintah. “Alhamdulillah, Menteri Ketenagakerjaan sekarang lebih concern. Ini baru awal, kick-off. Mudah-mudahan melalui sinergi antara pemerintah, BPJS, dan serikat pekerja, level peradaban kita dalam menghargai kemanusiaan meningkat,” harapnya.
Dalam pandangan Jumhur, setiap langkah perjuangan buruh adalah bagian dari peradaban kemanusiaan. Ia percaya, pemimpin sejati lahir karena adanya gerakan rakyat, bukan sebaliknya.
“Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan,” ujarnya mengutip Bung Hatta. Jumhur ingin memastikan KSPSI menjadi bagian dari gerakan perubahan itu. “Kami akan terus menyuarakan K3 sebagai bagian integral dari perjuangan buruh Indonesia,” tandasnya.
