Industri Semakin Berkembang, Yahya Zaini Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendorong peningkatan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan guna memastikan perlindungan dan keselamatan seluruh pekerja.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendorong peningkatan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan guna memastikan perlindungan dan keselamatan seluruh pekerja.

Semarang, katigamagz.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang meningkatkan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sejumlah perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan selama menjalankan aktivitas kerja.

Hal itu disampaikan Yahya Zaini saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya pengawasan ketenagakerjaan seiring pesatnya perkembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Semarang.

Bacaan Lainnya

Menurut Yahya, Kabupaten Semarang kini semakin menarik bagi para pelaku usaha. Bahkan, sejumlah perusahaan manufaktur mulai memindahkan kegiatan produksinya dari Jawa Barat ke wilayah tersebut.

Perkembangan ini, kata dia, harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih optimal, khususnya dalam memastikan perusahaan menjalankan standar keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa perlindungan K3 tidak boleh hanya diberikan kepada pekerja tetap. Pekerja kontrak, tenaga alih daya (outsourcing), hingga pekerja harian juga harus mendapatkan hak dan perlindungan yang sama terkait keamanan serta kenyamanan di lingkungan kerja.

“Dinas terkait perlu terus memperketat pengawasan di perusahaan dalam melaksanakan program K3 ini,” ujarnya, Minggu (22/11/2026).

Yahya menjelaskan, kunjungan kerja tersebut juga bertujuan untuk mengetahui secara langsung kebijakan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkab Semarang dalam memastikan penerapan K3 di lingkungan perusahaan.

Ia menekankan, keberhasilan pembangunan sektor industri tidak semestinya hanya diukur dari besarnya nilai investasi maupun jumlah lapangan kerja yang berhasil diciptakan.

Lebih dari itu, aspek perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas, termasuk pemenuhan hak-hak dasar pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Isu penting di dunia industri adalah pelaksanaan K3. Jadi, tidak hanya mengejar jumlah besar investasi dan pembukaan lapangan kerja. Terpenting melindungi hak dasar pekerja berdasarkan UU tentang perlindungan ketenagakerjaan,” tegasnya.

Yahya berharap Pemkab Semarang melalui dinas terkait dapat terus meningkatkan pengawasan dan memastikan seluruh perusahaan menjalankan kewajiban penerapan K3 secara konsisten.

Pos terkait