Disnaker Kabupaten Malang Fasilitasi Pelatihan K3 Bersertifikat Kemnaker, Jawab Kebutuhan Tenaga Ahli Perusahaan

Plt. Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang, Ardy Fariyansyah, menjelaskan pelaksanaan pelatihan K3 Umum bersertifikasi Kemnaker yang difasilitasi melalui dukungan DBHCHT.
Plt. Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Malang, Ardy Fariyansyah, menjelaskan pelaksanaan pelatihan K3 Umum bersertifikasi Kemnaker yang difasilitasi melalui dukungan DBHCHT.

Malang, katigamagz.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang memfasilitasi pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum bersertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Program ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus membantu perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga ahli K3 yang memiliki sertifikasi resmi.

Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai respons atas aspirasi sejumlah perusahaan di Kabupaten Malang yang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi dan kualifikasi khusus, terutama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Bacaan Lainnya

Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, melalui Plt. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Ardy Fariyansyah, mengatakan bahwa program pelatihan ini berangkat dari kebutuhan nyata dunia usaha.

Menurut Ardy, sebelumnya Disnaker telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan melalui bidang hubungan industrial. Dalam komunikasi tersebut, perusahaan menyampaikan kebutuhan fasilitasi pelatihan yang lebih spesifik dan sesuai dengan tuntutan operasional di lingkungan kerja.

“Beberapa perusahaan memang sempat meminta pelatihan kepada kami yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Mereka membutuhkan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tertentu, salah satunya K3,” ungkap Ardy, Rabu (18/11/2026).

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Disnaker kemudian melakukan pembahasan internal dengan mempertimbangkan kewenangan serta pemanfaatan anggaran DBHCHT. Hasilnya, pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan K3 Umum dengan skema sertifikasi Kemnaker.

Ardy menjelaskan, pemilihan sertifikasi Kemnaker juga didasarkan pada evaluasi program pelatihan sebelumnya. Jika pada periode terdahulu pelatihan lebih banyak diarahkan pada sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tahun ini Disnaker menyesuaikan program dengan kebutuhan perusahaan.

Pasalnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi K3 sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setelah berkomunikasi dengan perusahaan, ternyata sertifikasi yang mereka butuhkan untuk tenaga ahli K3 adalah sertifikasi dari Kemnaker. Karena itu, tahun ini penganggarannya kami sesuaikan dengan kebutuhan tersebut,” jelasnya.

Tidak hanya memberikan pembekalan teori, pelatihan K3 Umum tersebut juga dirancang untuk membangun kemampuan praktis peserta. Selama 14 hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi pembelajaran, praktik kerja lapangan (PKL), hingga pembekalan penyusunan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Setelah mengikuti pembelajaran selama sembilan hari, peserta melanjutkan kegiatan PKL di Greenfield. Selanjutnya, mereka diwajibkan mempersiapkan presentasi serta menyusun proposal kegiatan sebagai bagian dari tahapan sebelum mengikuti ujian sertifikasi.

Meski demikian, pelaksanaan ujian sempat mengalami penyesuaian jadwal akibat kendala server di tingkat pusat. Kondisi tersebut berdampak terhadap proses administrasi dan penerbitan jadwal ujian dari kementerian.

Disnaker Kabupaten Malang tetap mengupayakan agar seluruh tahapan pelatihan dan sertifikasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Ujian dijadwalkan berlangsung pada 23 November 2026, sementara penyerahan sertifikat direncanakan menyusul mengikuti mekanisme kementerian.

Ardy juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan keluaran bagi peserta yang berasal dari perusahaan dengan peserta pencari kerja. Peserta yang merupakan perwakilan perusahaan dapat mengikuti proses sertifikasi Kemnaker, sedangkan peserta dari kalangan pencari kerja memperoleh sertifikat pelatihan.

Perbedaan tersebut disesuaikan dengan status dan persyaratan peserta dalam mekanisme sertifikasi yang berlaku.

Lebih lanjut, Ardy menegaskan bahwa pemanfaatan DBHCHT melalui program pelatihan ini diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja bersertifikat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan individu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya keselamatan kerja dan memperkuat penerapan K3 di lingkungan perusahaan.

Selama ini, perusahaan yang ingin mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan dan sertifikasi tertentu harus menyediakan anggaran secara mandiri. Sementara itu, kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan kualifikasi khusus tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan.

“Karena kebutuhan sertifikasi ini cukup penting, sementara perusahaan juga memiliki keterbatasan pendanaan, kami berupaya menampung aspirasi mereka melalui fasilitasi pelatihan dengan dukungan DBHCHT,” terangnya.

Melalui program ini, Disnaker berharap perusahaan di Kabupaten Malang semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki sertifikasi sesuai bidang keahliannya.

“Harapan kami, pemanfaatan DBHCHT benar-benar bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Malang. Secara khusus, kami ingin perusahaan memiliki pegawai atau tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten sesuai sertifikasi yang dimiliki,” pungkas Ardy.

Pos terkait