Jakarta, katigamagz.com – Merespon berbagai persoalan dan kondisi implementasi K3 Nasional sekaligus merespon tantangan global, Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerjasama dengan Kantor Organisasi Perburuhan Internasional ILO meluncurkan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional – Indonesia 2024-2029. Kamis (25/4/2024).
Bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta acara dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga kementerian lintas sektor, asosiasi profesi K3 dan serikat pekerja.
Dokumen Program K3 Nasional Tahun 2024-2029 secara umum merupakan tindak lanjut dari program serupa yang telah disusun pada tahun 2018 dan tahun 2022, dan sekarang khusus menjadi salah satu upaya dan strategi untuk mencapai target menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara berkelanjutan. Dokumen ini berisi tujuan, target, dan indikator yang jelas kepada para pemangku kepentingan untuk melaksanakan program K3 secara mandiri dan kolaboratif.
Ada lima strategi nasional yang hendak dicapai, yakni penguatan kerangka hukum K3, pembudayaan penerapan pengawasan dan penegakan norma K3, penguatan sumber daya K3, penguatan system pelaporan dan manajemen informasi dan terakhir penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi K3 nasinal dan internasional. Indonesia sendiri mempunya target utama yaitu mengurangi jumlah kecelakaan kerja setidaknya 10% dari 298.137 kasus di 2022 per tahunnya.
Dalam acara tersebut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang selaku pengarah program ini menyampaikan dalam sambutannya salah satu tujuan dari peluncuran program K3 Nasional adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip substansi Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 diharapkan dapat berjalan tertib di semua sektor usaha.
Program K3 Nasional ini juga sebagai pemenuhan pasal 5 konvensi ILO Nomor 187 Tahun 2006 tentang konvensi mengenai kerangka promosional untuk K3 yang sudah direplikasi melalui peraturan presiden republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014. Hayani pun berharap program ini bisa menjadi acuan bersama lintas sektor dan lintas stakeholder agar arah pembangunan K3 secara nasional selaras dengan arah pencapaian target pembangunan nasional sesuai RPJMN 2024-2029 yang menjadi dasar dalam penyusunan ini.
Menaker Ida Fauziyah ketika menerima Buku Program K3 Nasional 2024-2029 dari Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang.
Tekankan Penerapan Budaya K3
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya menyoroti tentang budaya K3. Ia mengatakan bahwa budaya K3 itu belum sepenuhnya meluas, belum sepenuhnya merata. “Kita harus jujur akui itu dan kalau kita lihat data dari BPJS Ketenagakerjaan angka kecelakaan kerja naik dari tahun ke tahun. Itu artinya apa yang kita rasakan bahwa K3 belum menjadi budaya itu benar adanya. Oleh karena itu diperlukan seluruh upaya strategi yang tepat agar K3 itu benar-benar menjdi budaya,” ungkapnya.
Menaker juga menyebut bahwa UU No. 1 Tahun 1970 sudah relatif lama, perlu di update lagi dengan konsidi K3 saat ini. “Saya kira undang-undang ini relatif lama, banyak dari norma-norma yang diatur di UU No. 1 Tahun 1970 sudah tidak berkesusaian dengan kondisi saat ini,” tuturnya.
Program Nasional K3 ini secara resmi diluncurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Menurutnya dokumen program ini merupakan komponen kunci kerangka komprehensif dan tindak lanjut dari penyusunan dokumen Profil K3 Nasional Indonesia yang sudah disusun dari tahun 2018 dan 2022, dengan tujuan untuk perbaikan standar keselamatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia secara berkelanjutan.
“Tentu dokumen ini tidak cukup dengan hanya dukungan nasional saja, mungkin akan lebih kuat lagi jika diatur dengan perpres,” ujar Menaker.
Menaker mengungkapkan momentum ini sangat baik, tahun ini adalah pergantian kepemimpinan nasional, menyambut kepemimpinan baru yang sudah diumumkan KPU Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden.
“Saya kira kita sama-sama tahu bahwa program pak Prabowo dan pak Gibran adalah melanjutkan program Bapak Presiden dimana program strategis nasional juga menjadi bagian yang terus dilanjutkan,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Simrin Singh menyatakan komitmen berkelanjutan ILO untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam implementasi, pemantauan dan evaluasinya. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa Program K3 Nasional 2024-2029 secara efektif mengoordinasikan upaya pemerintah Indonesia, asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan budaya K3 yang tangguh dan mendorong penerapan K3 di berbagai sektor, mulai dari industri hingga usaha mikro dan kecil, perekonomian informal, dan sektor rural.
Menandai diresmikannya Acara Peluncuran Program K3 Nasional secara simbolik Menaker Ida Fauziah pun menekan tombol sirine.
Acara selanjutnya adalah talk show mengangkat tema ‘Penguatan Budaya K3 dalam Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Melalui Pelaksanaan Program K3 Nasional’ dengan menghadirkan pembicara Yuli Adiratna SH, M.Hum Direktur Binariksa Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Dr. Rima Melati MKK, SpAk Ketua Komite K3 DPN APINDO, Fredy Sembiring Wakil Sekjen DPP KSPSI dan Abdul Hakim Staf Program ILO Jakarta.
Acara ditutup dengan dilaksanakannya ‘FGD Pembentukan Pokja Pelaksanaan Program K3 Nasional 2024-2029’ menghadirkan pembicara Prof. Tan Malaka (Inoshpro), Ir. Satrio Pratomo (Inoshpro), Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, Msc (Bappenas), dan Dr. dr. Sudi Astono (Kemnaker). Dikatakan Dr. Sudi bahwa FGD ini bertujuan untuk menentukan kelompok kerja di masing-masing sektor.
