K3 masih menjadi bagian kecil dari sistem penyelenggaraan negara, itu fakta. Kecelakaan dan kematian menjadi rutinitas yang tak pernah henti, menjadi senandung tangis para korban tanpa makna dari orkestra politik yang tengah dimainkan oleh para elit negara.
OLEH
SUDIRGO DHJ.Jakarta, katigamagz.com – Tidak terasa selama satu tahun telah menorehkan berbagai peristiwa yang pada akhirnya dihadapkan pada Bulan K3 Nasional 2024, Hari K3 Dunia dan May Day. Banyak hal yang sudah dijalani selama satu tahun terakhir. Menjadi rapor dan evaluasi sejauh mana perjalanan itu membawa pengaruh positif atau negatif.
Bulan dan hari monumental ini menjadi ruang untuk melakukan berbagai kegiatan menyemarakkannya, menjadi pengingat pada pentingnya K3. Momentum dimana K3 mejadi pusat perhatian–khususnya bangsa ini–untuk menilai apakah K3 sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Pertanyaannya sudah sampai sejauh itukah bangsa ini melakukan upaya pada K3?
Sederet kejadian kecelakaan kerja masih terjadi di berbagai sektor bahkan terjadi pengulangan dengan pola yang sama. Di mana satu sisi ini merupakan tragedi di sisi lain sebuah tantangan para safety officer mengapa kecelakaan itu bisa terulang. Para safety officer dituntut tak hanya berpikir linier sesuai ilmu yang didapat dari lembaga pendidikan, harus mulai berpikir out of the box mencari akar masalah dan melakukan pengendalian di luar standar yang biasa dilakukan.
Memang tidak mudah, tapi inilah tuntutan profesi yang harus dijalani. Pasalnya, yang menjadi pertimbangan bukan masalah ekonomi seperti bidang produksi, pemasaran dan lainnya, tetapi masalah nyawa rekan sekerja. Semangat harus ditumbuhkan melalui peningkatan standar awareness yang lebih. Dan awareness menjadi trigger seseorang untuk melakukan aksi.
Tak kalah penting adalah dukungan elit pemerintah, tokoh usahawan, para pekerja yang tergabung serikat-serikat pekerja dan tentu masyarakat sebagai sasaran antara lewat opini mereka. Karena, filosofi K3 adalah menjadi kebutuhan bersama dan itu artinya menjadi gerakan bersama.
K3 di Pesta Demokrasi
Momentum peringatan perjuangan K3 tahun ini berbeda, ruang publik kita diramaikan dengan pesta demokrasi. Seperti biasa tentu saat ini seluruh perhatian masyarakat dan bangsa tertuju pada pemilu dengan berbagai pilihannya. Tak terkecuali para stakeholder K3, arus deras pemilu telah menyita perhatian insan K3. Lalu, apa yang menarik dari pesta lima tahun sekali ini?
Di sinilah bangsa ini akan didrive oleh kontestan pemenang! Selama lima tahun semua lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif akan menentukan kebijakan nasional bangsa ini. Kemudian kontestan yang kalah akan memilih opsi bekoalisi atau menjadi oposisi. Bersamaan dengan itu sebagai bagian dari masyarakat suka tidak suka, mau tidak mau akan mengikuti kebijakan mayoritas pemenang.
Dari perjalanan pemilu–yang dimulai sejak bangsa ini merdeka, berbagai dinamika terkait arah kebijakan sosial ekonomi dan politik telah menampilkan berbagai cerita. Kemiskinan, korupsi, intrik, kemunafikan, kebohongan, intimidasi, kekerasan, konspirasi, agama, kematian, saling menghina, bahkan perpecahan umat dan keluarga karena perbedaan pandangan ideologi politik keagamaan, semua terjadi dan mewarnai hari-hari kita dari mulai masa kampanye hingga berakhirnya sebuah kekuasaan. Demi kekuasaan apapun dilakukan, sekalipun menabrak norma dan agama.
Pada simpul ini, pendewasaan diri dalam berdemokrasi masih memerlukan waktu. Seiring waktu masyarakat pun dituntut cerdas dalam bersikap dan semakin bijak dalam menentukan pilihan.
Lalu di tengah momentum peringatan perjuangan K3 tahun ini dan pemilu yang merupakan praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, K3 di mana?
K3 seperti biasa ada di sudut-sudut industri dan bahan diskusi para pegiat serta pelajaran di ruang pendidikan dan training. Korelasi dengan pemilu, sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang tidak ada yang menghubungkan antara pilpres, pilgub dan pileg. K3 tetap di habitat awalnya di sudut industri dan bagian kecil dari sistem penyelenggaraan negara. Negara merasa sudah cukup berbuat dan Bulan K3 adalah bagian dari yang ‘sudah’ dikerjakan.
Dilematis memang, K3 di satu sisi sebagai produk hukum berupa regulasi. Sementara regulasi adalah hasil ‘kesepakatan’ eksekutif dan legislatif. Artinya dari perspektif practice, boleh-boleh saja atau memang harus membuat bermacam-macam metodologi implementasi, namun dalam implementasi juga tak bisa lepas dari peran negara. Faktanya, negara dikendalikan oleh berbagai perangkat hasil pemenangan pemilu yang akan melahirkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan terkait K3.
Dari sini jelas bahwa K3 memerlukan kebijakan politik negara. Itu berarti K3 juga merupakan produk politik. Maka K3 memerlukan keperpihakan dan dukungan politik. Sejauh ini apakah stakeholder K3 memahami ini? Tentu akan sulit berpikir sampai sejauh itu di tengah rutinitas sebagai pekerja atau praktisi.
Di sisi lain, belum pernah ada sebuah partai atau kontestan pemilu yang menyampaikan program K3 sebagai bagian dari janji politiknya. Sementara bagi politisi apa menariknya mengangkat isu K3? Sejauh ini tidak ada tokoh atau media yang menyuarakan pentingnya K3 dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jangankan politisi, pelaku K3 saja malas bersuara.
Pamor K3 Belum Menguat
Jika kita cermati dari isu atau visi misi yang ditawarkan para politisi ini sangat konsen mencermati kondisi sosial masyarakat, mereka tentu penuh pertimbangan dalam menentukan isu apa yang akan menarik bagi calon pemilihnya. Melalui berbagai kajian, pengamatan, survei di media-media yang tersedia saat ini memberikan gambaran tentang status K3 saat ini, tidak adanya nilai yang perlu diperjuangkan atau suarakan–sebut dijual.
Hal ini bisa tergambar di media yang minim polemik dan partisipasi massa yang terlibat dalam sebuah tayangan yang membahas isu K3. Salah satu contoh adalah seberapa besar viewer dalam tayangan YouTube tentang K3, misalnya, yang menyimak tayangan dan memberikan komentar serta melakukan subcribe. Sangat kecil, bahkan bisa dibilang tidak ada jika dibanding konten sosial, ekonomi, budaya, politik dan isu lainnya.
Saat ini banyak kalangan yang memberikan pernyataan bahwa media sosial telah mendominasi ruang publik. Tentu tidak bisa ditolak, di setiap sudut ruang perkantoran, mall, taman, perkumpulan, keluarga, dll kerumunan orang selalu memegang dan asik memandang media informasi hape, sudah menjadi teman hidup. Lewat benda kecil ini mereka berselancar mencari dan menemukan berbagai informasi, plus hiburan.
Lalu bagaimana K3 bisa dipandang penting oleh para pengambil keputusan ketika pamor K3 belum menguat di mata publik. Padahal, di tengah belantara informasi yang berseliweran di genggaman digital, sebuah isu akan diperhatikan ketika seseorang (komunikator) mampu mengolah konten menjadi pusat perhatian publik alias viral.
Faktanya, K3 belum mampu menembus belantara informasi itu, dan masih belum ada format yang tepat untuk menjangkau para politisi. Dalam perangkat digital, coba ketik dengan keywords K3, maka akan muncul banyak sekali berita. Banyak, karena sudah ada teman-teman praktisi dan organisasi K3 di luar pemerintah yang memberitakan. Tapi jika kita perhatikan, seberapa besar perhatian publik pada berita K3, faktanya, kalah jauh dengan isu-isu lain.
Menguatnya sebuah isu karena obyek isu itu memiliki nilai berita yang penting, strategik dan dibutuhkan. Kedua adalah kepiawaian komunikator dalam menyampaikan isu. Tentang ini harus ada strategi komunikasi, menciptakan ide-ide kreatif dan menyalurkannya.
Gagal Merebut Perhatian Publik
Partisipasi aktif para praktisi sangat minim dalam menanggapi isu atau berita K3 di medsos. Padahal, politisi selalu melihat indikator isu dari sisi perhatian publik saat masa kampanye berjalan. Apakah karena isu K3 itu tidak penting dan tidak menarik? Para praktisi dan profesional K3 tentu sepakat akan menjawab penting dan menarik. Menariknya karena ada ekonomi di sana. Penting karena bicara tentang lost prevention, tentang nyawa manusia dan aset perusahaan.
Lalu bagaimana dengan publik? Adakah isu sensitif K3 yang mampu menyedot perhatian publik yang kemudian secara intens dibicarakan para politisi. Faktanya, sampai saat ini tidak ada satu pun kontestan pemilu yang mengangkat isu K3 dalam visi misi mereka. Padahal ada isu yang terbiilang besar, kasus kecelakaan kebakaran tungku smelter di Morowali, kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang sangat memprihatinkan, 21 nyawa pekerja melayang dan viral. Tapi K3 lagi-lagi tidak ada di sana. Data BPJS Ketenagakerjaan tentang kecelakaan kerja sebanyak 307.747 dan 8.105 nyawa pekerja melayang juga tak mampu membuka nurani publik.
Teman-teman K3 tidak mampu menjadikannya sebagai ajang unjuk diri, akhirnya berita kecelakaan yang seharusnya menjadi domain K3 dipahami publik dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Di momentum ini seandainya para YouTuber seperti Jess No Limit, Deddy Corbuzer, Helmi Yahya atau yang lain dengan total pengikut puluhan juta subcriber mengambil kasus kecelakaan kerja Morowali sebagai tema bincang-bincang mereka dan ahli K3 atau tokoh usahawan hadir sebagai nara sumbernya, misalnya, dipastilkan K3 akan naik peringkat.
Di tahun politik kali ini tetap seperti di tahun-tahun politik sebelumnya, K3 gagal dalam merebut perhatian para pemegang kedaulatan negara, para penguasa yang akan menentukan berbagai arah kebijakan nasional. Ada dua penyebab kegagalan itu. Pertama, partisipasi aktif para pemangku kepentingan K3 (praktisi, regulator, pegiat) sangat minim dalam upaya mengangkat isu K3 di permukaan. Tidak ada komen dan diskusi di ruang komentar. Seperti kasus peledakan dan kebakaran smelter Morowali ini misalnya, seharusnya para pemangku kepentingan aktif menelusuri/memburu berita-berita kebakaran ini dan memberikan komennya. Kedua, pendekatan para pemangku kepentingan K3 belum menyasar kepada para pengambil keputusan yang menguasai ruang publik. Mentalitas sebagai penggerak belum ada, masih terpola dengan hal-hal praktis dan teknik akademis.
Menunggu jelas tidak mungkin, harus bergerak karena masyarakat belum mengenal apa itu K3. Mereka hanya mengenal berita-berita tentang artis, politik, agama, tanaman, berkebun, pencurian, dll. Maka insan K3 harus proaktif menyuarakannya dalam berbagai kanal informasi. Membuat program-progran informasi menarik bersifat edukasi dan berita tentang kecelakaan kerja atau menciptakan ruang-ruang diskusi yang tayang di berbagai jenis media.
Kita tunggu..
