Jakarta, katigamagz.com – Komitmen seriusnya menunjukkan perusahaan operation dan maintenance sektor ketenagalistrikan yang ia nakhodai ini benar-benar mengedepankan keamanan, keselamatan, kesehatan dan ramah lingkungan. Kuncinya, satukan persepsi dan komitmen itu harus melekat di setiap insan perusahaan.
Pria kelahiran Bondowoso tahun 1974 ini meraih sukses dan dipercaya memegang tampuk pimpinan sebagai Direktur Utama PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS). Bukan tanpa alasan, sejak pertama kali diterima di PLN Grup tepatnya di PJB 23 tahun silam, berbagai jabatan berbau ‘leader’ banyak disandang oleh pria bernama lengkap Jakfar Sadiq ini. Selama itu pula pengalaman di sektor pembangkitan listrik ia jalani dari hulu hingga hilir. Prestasi dan kemampuan manajerialnya yang baik telah mengantarkannya secara berturut-turut menjadi General Manager PT PJB UBJOM PLTU Rembang di tahun 2014 dan General Manager PJB UBJOM PLTU Indramayu di tahun 2016.
Saat di PLTU Indramayu inilah, ia mendapat tantangan besar dalam memulihkan kondisi pembangkit yang kondisinya kurang menggembirakan di akhir tahun 2015. Ia pun melakukannya dengan sukses, terbukti beberapa penghargaan berhasil ia raih seperti Subroto Award Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan dengan kategori “The Most Improved Effort Electricity Safety Power Plant” dari Kementerian ESDM, kemudian penghargaan ‘Benchmark Leader’ yaitu sebagai Unit Percontohan implementasi 5S di lingkungan PT PLN (Persero), dan juga menerima penghargaan Implementasi SMK3 Terbaik dalam Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik yang dianugerahkan bersamaan dengan Perayaan Hari Listrik Nasional ke-72 di PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jakarta. Semua penghargaan terbaik tersebut sudah berhasil diraih di akhir 2018. Tidak hanya itu, dia berhasil menggerakkan tim untuk meraih Kinerja Terbaik dalam sejarah operasional PLTU Indramayu, sehingga dengan ‘legacy’ tersebut, pada Februari 2019 pria yang lancar dan eksploratif dalam berbicara ini pun bisa meninggalkan UBJOM Indramayu dengan gagah.
Setelah itu, ia ditugaskan ke Kantor Pusat PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PJB) untuk mengemban berbagai jabatan, seperti Kepala Divisi bidang Perencanaan dan Evaluasi Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Batubara, sebelum akhirnya menjadi Kepala Satuan ‘Technology Development & Asset Management’ yang sebagian tugasnya adalah mengurus digitalisasi Pembangkit guna mendukung pencapaian kinerja pembangkit yang semakin andal dan efisien, dll. “Sejak 1 Januari 2024 saya diangkat sebagai Dirut PJBS, tapi per tanggal 2 Januari 2024, nama perusahaan PJB Services (PJBS) berubah menjadi PLN Nusantara Power Services (PLN NPS). Jadi saya adalah Dirut terakhir PJBS sekaligus Dirut pertama di PLN NPS,” ungkap pria yang akrab dipanggil Jakfar ini.
Ditemui KATIGA di kantornya, beberapa waktu lalu Jakfar yang didampingi Kepala Satuan Manajemen Risiko dan LK3 Agus Sugiarto dan Sekretaris Perusahaan Dewanto Wicaksono mengungkapkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu bukan hanya sebuah program kerja tetapi sesuatu yang harus menjadi budaya, jadi menurutnya percuma menyiapkan program kerja tapi tidak menjadikan K3 sebagai satu kesatuan yang melekat di insan perusahaan. “Makanya saya sangat mendorong rekan-rekan di PLN NPS untuk terus memperkuat program pembudayaan K3 di Perusahaan. Termasuk saya tidak sungkan untuk turun ke bawah ikut menanyakan masalah K3 kepada Kepala Satuan Manajemen Risiko LK3, guna memastikan budaya K3 berjalan. Salah satu indikatornya adalah pelaksanaan rapat rutin P2K3 yang berjalan secara efektif,” ungkapnya.
Filosofi terpenting yang ia pegang bahwa K3 ini merupakan tanggung jawab manajemen, anak buah hanya pengelola dan bekerja. Apabila tidak mendapat dukungan dari manajemen, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. “Jadi menurut saya K3 itu sesuatu yang harus menjadi perhatian dan kebutuhan bersama mulai dari top manajemen sampai eksekutor di bawah. Dan yang terpenting adalah top manajemen harus mampu menaungi dan menunjukkan komitmennya untuk mendukung K3 berjalan dengan baik,” tuturnya.
Bagi manajemen, menurutnya, keselamatan itu sebagai pertanggungjawaban moral. Tanpa diberitahu, tanpa text book, pasti manajemen ingin perusahaan tidak mengalami kecelakaan kerja atau dikenal dengan zero accident, melaksanakan program K3L dengan baik. Penerapan K3 yang baik itu tentunya akan mendukung produktivitas karyawan, sehingga secara tidak langsung juga mendukung peningkatan produktivitas perusahaan.
Pemilik falsafah berkarya, mengabdi dan beribadah ini mengungkapkan salah satu bentuk komitmen yang sangat terlihat di manajemen adalah menandatangani pakta integritas untuk menjalankan K3 dengan baik. Dan untuk menunjukkan komitmen top manajemen dan komitmen perusahaan terhadap K3 maka pakta integritas harus dipasang di lokasi yang langsung bisa dilihat oleh siapa pun, baik itu internal maupun eksternal
Di sisi anggaran, lanjutnya, perusahaan menyiapkan pos khusus untuk implementasi program kerja K3 yang juga memiliki prioritas khusus. Misalnya untuk menjaga keandalan pembangkit maka overhaul merupakan pekerjaan yang tidak boleh ditunda sehingga memiliki prioritas anggaran yang tinggi, maka anggaran untuk keselamatan kerja memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding anggaran pemeliharaan aset tersebut, mengingat safety itu urusannya dengan keselamatan nyawa pekerja.
Di bidang training, PLN NPS memiliki Training Development Centre (TDC) yang menjadikan K3 sebagai salah satu modul pembelajaran. Penerapannya tertuang dalam ‘Paspor K3’ yang terdiri dari poin-poin yang harus dimengerti oleh semua karyawan guna memastikan bahwa mereka dapat menerapkan K3 dengan baik. “Kita diklat, kita refresh, dan kita monitor implementasinya secara korporat. Salah satu medianya adalah pelaksanaan rapat P2K3 rutin, periodik bulanan dilaksanakan di internal masing-masing unit dan internal kantor pusat, periodik 3 bulanan dilaksanakan antara unit-unit dengan kantor pusat, dan periodik tahunan wajib dipimpin oleh top manajemen,” ungkapnya.
Jakfar menambahkan, salah satu poin di dalam kontrak kinerja ada K3 dan itu menjadi faktor pengurang. Apabila berhasil mencapai kinerja 100% tetapi nilai K3nya jelek akan langsung mendapatkan nilai pengurang yang signifikan.
Pembangkitan tenaga listrik dikenal memiliki risiko yang tinggi dan pemicu unsafe action itu bisa terjadi dari internal (teman sendiri) maupun dari eksternal (pihak vendor), selain unsafe condition yang berasal dari desain aset itu sendiri. “Kita selalu memetakan, kita punya matrikulasi risiko dari masing-masing aset. Seperti apa risikonya, apa program mitigasinya, untuk melaksanakan mitigasi tersebut membutuhkan anggaran berapa, terangkum dalam rencana kerja tahunan perusahaan,” tutur Jakfar.
Untuk mengelola unsafe action kita memiliki agent di setiap unit, lanjutnya, kita memiliki supervisor dan staf yang melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tidak terjadinya unsafe action. Sebelum melakukan pekerjaan, baik untuk internal maupun eksternal, selalu dilaksanakan safety induction, diadakan toolbox meeting, dan program K3 lainnya.
Perkuat Top Management ‘Walk Down’
Di lini top manajemen ada program top management walk down, dimana pelaksanaannya melibatkan level direksi walk down ke unit-unit untuk memastikan kesetaraan implementasi program perusahaan di seluruh unit. Jakfar menyampaikan bahwa saat ini PLN NPS mengelola Pembangkit pada 40 lokasi yang tersebar di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 6.535 Megawatt. Sebenarnya PLN NPS sudah bukan perusahaan kecil lagi, ungkapnya. Sebelum PJB menjadi Nusantara Power di tahun 2023, Perusahaan induk kami tersebut memiliki pembangkit dengan total kapasitas berkisar 8 Gigawatt. Saat ini, sedikit lagi maka NPS akan setara dengan besarnya PJB waktu itu. Setelah terlaksanakannya program HSH wave-1, aset PLN NP meningkat hingga mencapai 17 Gigawatt, dan akan terus meningkat menjadi sekitar 18,5 Gigawatt pasca HSH wave-2 yang akan segera terlaksana. Dampaknya, pembangkit yang dikelola PLN NPS akan terus meningkat pula kedepannya. Ada lebih dari 500 mesin yang pengelolaannya akan diserahkan PLN NP kepada PLN NPS. Kondisi tersebut belum termasuk pengelolaan O&M di pembangkit IPP yang juga dipercayakan kepada PLN NPS.
Atas kondisi tersebut, ungkap Jakfar, top management harus meyakinkan adanya kesetaraan implementasi K3 di seluruh unit melalui pelaksanaan top management walk down. Selain itu, perusahaan menerapkan sertifikasi CSMS (Contractror Safety Management System) kepada vendor yang akan bekerja di perusahaan. Perusahaan memetakan kemampuan kontraktor, melakukan pembinaan, kemudian menyerahkan pekerjaan sesuai kelas risikonya, agar tidak terjadi unsafe action.
Terkait dengan anggaran, pehobi jalan santai ini menjelaskan bahwa overall perusahaan menyiapkan anggaran yang cukup untuk implementasi K3, termasuk di dalamnya menyiapkan APD untuk para pekerja umum termasuk APD spesifik misalnya untuk bekerja di area bertegangan. “Secara korporasi kami menyiapkan peralatan kerja supaya kami bisa bekerja dengan aman. Apa buktinya? Bisa dilihat dari jam kerja aman yang sudah diraih oleh perusahaan,” jelasnya.
PLN NPS sudah meraih jam kerja aman 47.459.061 jam sampai dengan periode triwulan 1 tahun 2024 yang lalu, ini menunjukkan pihak PLN NPS tidak main-main dengan keselamatan kerja. Di sisi lain, selama dua tahun berturut-turut PLN NPS berhasil meraih penghargaan Subroto Award di bidang keselamatan ketenagalistrikan oleh Kementerian ESDM. Ini menunjukkan PLN NPS bukan cuma bermain di level lokal, tetapi di level nasional pun kita meraih penghargaan dari kementerian.
Di bidang lingkungan tak mau ketinggalan, unit-unit diwajibkan minimal meraih proper biru. Pada tahun 2023 kemarin sudah ada tiga unit yang memperoleh proper hijau yakni PLTU Bangka, PLTU Belitung, dan PLTU Banjarsari. “Tentunya penghargaan yang kami terima tersebut akan meningkatkan corporate value,” tegas Jakfar.
Menjaga corporate value melalui K3
Saat ini masyarakat semakin kritis, dengan perkembangan teknologi yang ada mereka memiliki banyak sekali alternatif untuk penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Mereka semakin kritis untuk menetapkan kriteria apa yang mereka butuh kan untuk menjalankan bisnis mereka. Dan menurut pengamatannya, aspek K3 perlu terus dijaga karena selalu menjadi perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan.
Aspek kepatuhan K3 selalu menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dituangkan oleh korporat dalam setiap proposal penawaran kerja yang diajukan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin peduli dengan K3, sehingga mau tidak mau harus terus menjalankan K3 dengan lebih baik untuk mendukung corporate value. Kondisi ini juga selaras dengan pengelolaan lingkungan. Di sisi lingkungan contohnya, masyarakat sudah mulai memilih produk dari produsen yang menggunakan energi hijau. Masyarakat bertambah kritis agar pencemaran di bumi semakin turun dan perusahaan menjadikan K3 nomor satu.
Untuk itu menyatukan persepsi yang sama tentang pelaksanaan K3 bagi Jakfar penting dilakukan. “Saya dibantu oleh 5 orang Direksi dan 5 orang Kepala Satuan, salah satunya Kepala Satuan Manajemen Risiko dan LK3. Saya juga dibantu Manager Unit selaku top level pengelola operation dan maintenance di unit-unit. Kami menunjuk Direktur Operation dan Maintenance menjadi pembina dan selalu berkoordinasi dengan para Manager di unit,” terang Jakfar.
Selanjutnya dikatakan, bahwa salah satu agenda di level Direksi adalah melakukan rapat setiap bulan, untuk me-review kinerja satu bulan sebelumnya, termasuk aspek K3 juga di review pencapaian bulan sebelumnya. Rapat ini bermaksud juga untuk memastikan K3 setahun ke depan akan terus berjalan dengan baik sehingga tercapai zero accident.
Kemudian yang kedua di Manajemen Unit ada rapat P2K3 antara level korporat dan level unit yang dipimpin Kepala Satuan Manajemen Risiko dan LK3 dengan pembina Direktur Operation dan Maintenance. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan rencana kerja korporat, unit dan menyelaraskan apakah K3 sudah memenuhi visi korporat.
Dan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah setiap awal tahun top management selalu mengadakan town hall meeting bersama seluruh insan di PLN NPS. Dalam setiap pelaksanaan top management walk down, Jakfar menjelaskan bahwa top leader di PLN NPS menyampaikan perjalanan perusahaan tahun kemarin dan menekankan kembali komitmen Direksi agar safety selalu digaungkan. Termasuk saat di unit terjadi pergantian atau rotasi pimpinan, mutasi, dan demosi. Pada penyerahan SK Jakfar pun selalu hadir dan memberikan arahan tentang budaya K3. “Top Leader itu harus menjaga budaya di unit masing-masing, budaya AKHLAK dan budaya GCG serta kepatuhan terhadap regulasi K3L,” tegas ia.
Manajemen risiko dan hak selamat pekerja
Terhadap kondisi aspek operasi, perusahaan melakukan pemetaan-pemetaan. Dari pemetaan tersebut akan muncul risiko masing-masing aspek. Risiko tersebut selalu diukur kemudian disiapkan mitigasi risikonya, disiapkan perencanaan prioritasnya kemudian anggarannya. Tujuan utamanya adalah meyakinkan bahwa manajemen risiko mendukung program K3 sehingga program K3 dapat berjalan dengan baik. Jadi, risiko dan K3 menurut Jakfar merupakan suatu kesatuan.
Kemudian, lanjutnya, mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya disiapkan mitigasinya, langkah-langkah apa saja yang akan diterapkan untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut supaya berada di area yang sesuai dengan risk appetite dari perusahaan,
“Risiko K3 tidak bisa ditransfer, risiko K3 harus kita ambil. Transfernya nanti kalau memang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka perawatan bisa ditransfer kepada pihak yang kompeten. Tetapi untuk menjadi budaya, program-program kerja K3 harus kita adopt menjadi bagian dari program kerja perusahaan,” terang Jakfar.
Tentang hak selamat pekerja, penyuka nasi goreng ini menjelaskan bahwa Dirut pun pekerja, artinya Dirut harus mengerti bahwa dirinya punya hak yang harus didukung oleh perusahaan terkait K3. Sementara dukungan Dirut ini juga harus mengalir ke bawah agar karyawan dapat bekerja dengan aman. “Kalau pekerja aman maka mereka dapat bekerja produktif, kalau bekerjanya produktif maka target kinerjanya tercapai. Kalau target kinerjanya tercapai, akan kembali lagi ke kesejahteraan pegawai,” tuturnya.
Selain peningkatan kompetensi, Jakfar juga melakukan pengukuran level kompetensi pegawai melalui sertifikasi K3, baik sertifikasi personilnya maupun manajemen unitnya. Kemudian di unit, di setiap pekerjaan disusun SOP instruksi kerja terkait K3.
Di sisi budaya, bekerja dengan aman merupakan hak pekerja, kewajiban manajemen adalah meyakinkan bahwa area pekerjaannya aman. Di level pusat Direksi melakukan plan walk down, di unit-unit Manajer maupun Asisten Manajer juga melakukan hal yang sama. Kalau plant walk down harian dilakukan oleh petugas safety, plant walk down bulanan wajib dihadiri oleh tim safety bersama minimal satu orang manajemen.
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran aktif karyawan. Mereka punya hak untuk bekerja dengan aman dan selamat, tapi jangan lupa mereka juga punya kewajiban untuk bekerja dengan aman dan selamat,” tegas Jakfar. Harus selamat, lanjutnya, tapi juga jangan sampai menyebabkan orang lain celaka, sehingga keselamatan kerja ini harus didukung oleh sinergi seluruh insan perusahaan.
Dalam melakukan pengukuran K3 PLN NPS memiliki aplikasi bernama IZAT (singkatan dari aplikasi Zero Accident Assistant). Diakui Jakfar aplikasi ini bukanlah ciptaannya, melainkan hasil inovasi putra-putri terbaik PJB yang ia bawa untuk dimanfaatkan UBJOM Indramayu semasa dia menjadi GM disana. Saat itu IZAT telah dimanfaatkan secara korporat oleh seluruh unit PJB karena memang sangat efektif dalam pelaksanaan monitoring implementasi K3. Aplikasi ini digunakan dalam pelaksanaan plant walk down harian, pengecekan peralatan K3, APAR, hydrant system, fire alarm control panel, dll. Semua bisa monitor lewat tablet oleh tim K3 secara harian.
Hasil monitoring tersebut digunakan oleh korporat untuk menilai tingkat kepatuhan unit secara bulanan. Korporat memberikan apresiasi ‘Top 3 Unit’ yang memiliki komitmen terbaik dan menjadi leader. Dijadikan sebagai benchmark leader bagi unit-unit yang belum berhasil.
Secara korporat, lanjutnya, PLN NPS menetapkan KPI terkait zero accident kepada seluruh unit kerja. Jika KPI K3 unit tidak tercapai, maka unit akan mendapat faktor pengurang yang berkaitan dengan insentif yang diberikan kepada seluruh pegawai di unit tersebut. Jadi punishmentnya dalam bentuk pengurangan pemberian insentif kepada seluruh pegawai di unit tersebut.
Terkait reward dari pemerintah ia menilai sudah cukup baik, salah satu bentuknya adalah penghargaan zero accident. Penghargaan itu membanggakan bagi perusahaan bahwa upaya implementasi K3nya mendapatkan sambutan yang baik dari pemerintah. Bentuk komitmen lain dari pemerintah adalah monitoring implementasi K3 yang dilaksanakan secara rutin, setiap bulan harus menyampaikan progres implementasi K3.
Sementara punishment menurutnya perlu dievaluasi, karena yang dipakai masih UU Nomor 1 tahun 1970 yang dendanya hanya sebesar 100 ribu rupiah, untuk kondisi saat ini jelas tidak signifikan dan kurang memberikan efek jera. Nah, sepertinya sudah saatnya kita meng-upgrade UU tersebut, ungkap ia.
Meningkatkan dukungan masyarakat umum
Menurut Jakfar gema K3 semakin terdengar, apalagi saat bulan K3, spanduk implementasi K3 bertebaran di berbagai perusahaan bahkan di jalan tol, pihak penyedia jasa tol pun membentangkan spanduk “selamat bulan K3”, seolah menunjukkan bahwa kami pengelola tol adalah bagian dari perusahaan yang mengimplementasikan program K3. Artinya secara nasional sebenarnya sudah mulai tumbuh kesadaran. Kemenaker lewat balai latihan kerja mendidik pelajar STM aspek K3 dalam bekerja dan bisa menginspirasi keluarga mereka di rumah. Menurutnya getuk tular semacam ini akan lebih menggemakan K3 di Indonesia.
Di remote area yang belum banyak industri, masyarakatnya belum terekspos K3. Untuk itu PLN NPS membuka kesempatan kepada para pelajar SD, SMP dan SMA yang berada di area pembangkit berkunjung ke pembangkit. Mereka dikumpulkan di ruang meeting dan diajari tentang aspek-aspek K3. Materi bukan yang level advance, banyak diarahkan ke bagaimana kesetaraan implementasinya kalau di rumah, kalau bicara boiler, misalnya, dikaitkan dengan kompor di rumah, bahaya ledakan kompor, dll.
PLN NPS menjalin kerja sama dengan dinas pemadam kebakaran setempat untuk berperan menjaga keselamatan untuk warga disekitar area pembangkit. “Kami punya peralatan pemadam kebakaran, contohnya fire truck. Jika terjadi kebakaran maka tim kami dapat menjangkau duluan untuk penanganan awal kondisi emergency, sambil menunggu penanganan lanjutan oleh tim pemadam kebakaran setempat. Contohnya adalah saat kebakaran lahan warga di area sekitar PLTU Bolok, kebakaran rawa milik warga di sekitar PLTU Tembilahan, tim kita ikut berpartisipasi di sana,” ujarnya.
Apabila terdapat bencana nasional, PLN NPS turut bekerja sama dengan tim PLN NP dan Tim PLN. Misal saat banjir di Demak, mengirimkan tim dan bantuan seperti perahu, kami terjunkan peralatan unit untuk dimanfaatkan terlebih dahulu oleh masyarakat. Dan tak kalah pentingnya program donor darah bersama PMI sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
Menurut Jakfar penerapan K3 masih dikaitkan dengan biaya yang mahal. Kita mau selamat, harus beli sepatu safety, safety helmet, sertifikasi personel dan alat, dll. Namun masih ada yang mengukur ‘kalau saya mengeluarkan uang sekian maka saya harus mendapatkan benefit sekian’. “Ukurannya masih uang, bukan bagaimana aspek kepatuhan dan mitigasi risiko melindungi karyawan yang harus dianggarkan di awal. Faktor hambatan seperti ini yang harus kita benahi bersama, jangan sampai pemikiran seperti ini terus berkembang luas,” kata Jakfar.
Hambatan dari sisi pekerja adalah ingin bekerja nyaman, enak, cepat, dengan mempersingkat beberapa SOP agar mereka dapat segera beristirahat. Jakfar menilai budaya K3 masih belum terpatri dengan baik di hati sanubari. Kita harus bina bersama, katanya. Mungkin di awal akan susah, tapi lama kelamaan mereka akan terdidik begitu masuk ke lingkungan yang memiliki standar berbeda dari kebiasaan mereka sehari-hari.
“Saya bersyukur karena berada di lingkungan yang dari awal sudah membudayakan K3 dengan baik, artinya saya merasa nyaman karena teman-teman di sekitar merasa K3 sesuatu yang sangat diperlukan dan sangat melekat di keseharian mereka,” ungkap Jakfar.
Disadari Jakfar bahwa budaya itu bisa ‘angin-anginan’, tentu harus di maintain oleh perusahaan. Pengawasan sangatlah penting, untuk itu PLN NPS punya program Total Patrol. Bahwa, di Total Patrol secara rutin semua melakukan inspeksi aspek kepatuhan K3. Saat angin budaya lagi tidak kenceng, ada orang lain yang mengingatkan. Artinya dalam keseharian mereka bekerja, selalu dikawal oleh tim-tim yang meyakinkan bahwa budaya harus tetap berjalan dengan baik. Itu salah satu cara pihaknya mengawal budaya K3 agar terus menancap di hati sanubari seluruh insan PLN NPS.
Keberlangsungan usaha
K3 sudah menjadi best practice standard. Bahkan ada ISO khusus K3, yaitu ISO 45001. Secara overall ini menunjukkan implementasi K3 sudah meningkat. Keberlangsungan perusahaan sangat tergantung kepada bagaimana perusahaan menerapkan sistem manajemen K3nya, karena mitra dan pesaing sudah semakin sadar menerapkan K3 dengan baik. Jika ada pekerjaan/project, aspek K3 masuk dalam terms of reference dari rencana kerja yang harus selalu dipatuhi. “Memang masih sedikit kalah dari safety pesawat, mau mengantuk tidak mengantuk pokoknya safety induction dibacakan saja. Mau orang tidur atau bangun tetap harus mendengarkan,” ujar Jakfar.
Mungkin memang harus seperti itu implementasi safety, tambahnya, padahal jika berhasil menerapkan safety dengan baik, maka sangat mendukung korporasi terus menjalankan bisnisnya secara baik. Brand image terjaga baik, dan punya nilai positif. Termasuk dari sisi biaya, mengobati kecelakaan itu jauh lebih besar biayanya dari pada mencegah. “Jadi keberlangsungan usaha itu sangat erat hubungannya dengan K3. Mau tidak mau, suka tidak suka, jawabannya adalah implementasikan K3 dengan baik supaya perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Good Safety is Good Business,” tegas Jakfar.
Dijelaskannya tahun 2025 PLN Nusantara Power akan mengelola aset sebesar 23.000 Megawatt yang di tahun 2022 hanya 8.000 megawatt, berarti 3x lebih besar dibanding sebelumnya. Besarnya pengelolaan aset PLN NP juga akan berpengaruh pada peningkatan pengelolaan aset PLN NPS. Untuk itu PLN NPS harus persiapkan strategi implementasi K3nya sebagai wujud menjalankan usaha, operation dan maintenance pembangkitan dengan baik.
“Pada ujungnya adalah pengelolaan safety, operation dan maintenance, pembangkitan tenaga listrik, listrik yang berkualitas dan andal. Harapannya kami dapat terus berpartisipasi menerangi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung, memajukan dan menyejahterakan masyarakat di seluruh Nusantara,” tutup Jakfar.
