Jakarta, katigamagz.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lonjakan pertanyaan dari pekerja terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) menjelang Idulfitri 2026.
Hingga 12 Maret 2026, Posko THR yang dibuka pemerintah telah menerima sedikitnya 1.134 konsultasi sejak layanan tersebut mulai beroperasi pada 2 Maret.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan posko tersebut disiapkan untuk memberikan informasi sekaligus menampung laporan pekerja terkait pelaksanaan pembayaran THR oleh perusahaan.
Menurut dia, layanan yang tersedia di Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 terdiri dari dua jenis, yakni layanan konsultasi dan pengaduan. Mulai Jumat (13/3), pemerintah juga membuka kanal pengaduan bagi pekerja yang mengalami kendala dalam menerima THR.
“Posko ini menyediakan dua layanan utama, yaitu konsultasi dan pengaduan. Mulai hari ini layanan pengaduan sudah dapat digunakan oleh pekerja yang mengalami masalah terkait THR,” ujar Yassierli.
Layanan konsultasi digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan pekerja mengenai ketentuan THR dan BHR, termasuk siapa saja yang berhak menerima, cara menghitung besaran THR, hingga persoalan yang berkaitan dengan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Sementara itu, kanal pengaduan diperuntukkan bagi pekerja yang menghadapi persoalan pembayaran THR, seperti keterlambatan pembayaran atau THR yang dibayarkan secara bertahap oleh perusahaan.
Kemnaker menyebut setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang bertugas di posko tersebut.
Berdasarkan laporan harian pada 12 Maret 2026, tercatat 414 konsultasi diterima dalam satu hari. Sebagian besar berasal dari layanan daring, yakni 306 konsultasi THR dan 100 konsultasi BHR. Selain itu, terdapat satu konsultasi secara tatap muka serta tujuh konsultasi melalui pusat bantuan.
Secara keseluruhan, sejak awal Maret hingga 12 Maret, tercatat 673 konsultasi THR secara online dan 382 konsultasi BHR secara online. Selain itu, terdapat 10 konsultasi THR secara langsung, satu konsultasi BHR tatap muka, serta 68 konsultasi melalui layanan bantuan.
Untuk mempermudah akses, pemerintah menyediakan berbagai kanal layanan agar pekerja dapat mengajukan konsultasi atau pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Pekerja dapat memanfaatkan layanan tersebut melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id maupun melalui layanan WhatsApp yang disediakan Kemnaker.
Pemerintah berharap layanan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pekerja, termasuk pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online maupun kurir daring, untuk memperoleh informasi dan perlindungan terkait hak mereka menjelang Lebaran.
